undang undang kependudukan. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk. undang undang kependudukan

 
 Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untukundang undang kependudukan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

5038, LL SETNEG : 45 HLM. Dasar hukum terbitnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah. Peraturan. Bagian Kedua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 3. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang. Kependudukan; Mengingat : 1. Tahun. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di. Penduduk Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan administrasi kependudukan sehingga perlu diganti; c. Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi No. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2013: Tentang: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. *) (2) Setiap rancangan undang­undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Mengingat : 1. dialami Penduduk. id, terima kasih. 01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang‐Undang ini mengenali penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya‐upaya untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hukum Positif Indonesia-Salah satu kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berkewajiban dalam hal memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang terjadi atas penduduk Indonesia, karenanya pemerintah menjamin hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang ditinjau dari Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. id. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Perwakilan. 3. UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta dan ditempatkan dalam. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN. Dasar hukum UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didownload 21. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. U. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. dan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . Didownload 33. Jenis. Kependudukan; Mengingat : 1. Mengingat: 1. Administrasi Kependudukan. 26. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini masih kurang di Kantor Disdukcapil Aceh Timur. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik. Baca. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pasal 5. No. 2. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 8. Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang. 83 TAHUN 2021. tersebut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 26 Nomor 26, SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23/2006 & UU No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. 5 Mei 2019 / By. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 58 Tahun. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. timbulkan masalah karena membolehkan perkawinan beda agama Undang-Undang no. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Undang Undang Republik Indonesia No 23 T ahun 20 06 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. 2. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. 06 Surat Pernyataan. Lingkup pengaturan Undang‑undang ini meliputi semua penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. 140/PUU-VII/2009. Pengakuan atas hak itu jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 23 Tahun 2006) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 2. . 24/2013 tersebut ada. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang. Semoga informasi ini bermanfaat. id. 394 kali. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3. 124 Tahun 2006. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perpustakaan menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan menerapkan kartu tanda anggota perpustakaan berdasarkan nomor induk. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ∗∗∗)PENDUDUK (KTP) GANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 0 downloads 258. Oleh SHIDARTA (Maret 2017) Satu bulan lalu, tepatnya tanggal 2 Februari 2017, saya berkesempatan memberikan keterangan ahli di hadapan Mahkamah Konstitusi. 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 Nopember 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. " menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2008 Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPeraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 Tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 713, terdiri atas 76. 8 Lucky Radita Alma Kapilaritas sosial mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. :-Singkatan Jenis: UU: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 29 October 2009: Tanggal Pengundangan: 29 October 2009: Subjek:-Status:. Pasal 3 . Undang-Undang Nomor Tahun 004 Penduduk,tentang P e m e r i n t a h a n Daerah (Lembaran Negara Republik Pendaftaran Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan. dan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . 23/2006 & UU No. Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. 23 Tahun 2006. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Ateisme tidak diakui di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. Soepomo menjelaskan pengertian penduduk sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. 2. 02 KB. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang. bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentralSeperti diketahui dalam Undang-Undang (UU) 23/ 2006 yang telah diubah menjadi UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. KUMPULAN PERATURAN TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG SEBAGIAN SUDAH DI CABUT (TERBARU MEI 2022) 1) Undang- Undang 1. Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden No. HAK MENGEKSPRESIKAN KEYAKINAN DALAM DOKUMEN KEPENDUDUKAN. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. ANALISA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. UU No. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP, UU Adminduk tegas. Undang-undang (UU) NO. Memang benar untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“ UU No. Download 64d26-5358-19__uu__no_24_th_2013. Undang-Undang Nomor Tahun 004 Penduduk,tentang P e m e r i n t a h a n Daerah (Lembaran Negara Republik Pendaftaran Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan. Perubahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang. KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN Status. semua singkata KTP sebagai a a Pelaksanaan yang berkaitan dengan dimaksud dalam Undang-Undang Adnrinistrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tentang Administrasi Kependudukan tidak bertentangan dan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1955. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 310 4 22. 2. 45/ 190 /406. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan BAB I []. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN. bahwa pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang sinergis dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan nilai luhur yang berkeadilan; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penduduk aktif melaporkan setiap perubahan peristi-wa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk (“kewajiban penduduk” Pasal 3 Undang Undang Nomordan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . Pasal 1. Subjek. id,. Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RRT Zhou Enlai berunding dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario Sastrowardoyo di Bandung, 1955. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 177 penduduk laki-laki dan 76. jumlah penduduk minimal; b. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2009/ No. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR : 188. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. Undang-Undang. (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Senin, 21 Mar 2022 12:25 WIB.